"Dalam setahun ke depan, kami akan mencari solusi tentang memperpendek tata niaga daging sapi dan memudahkan jalur distribusi hewan ternak dari kawasan produsen ke konsumen," katanya di Jember, Kamis (9/5).
Untuk itu, lanjutnya, Kementan akan bekerja sama dengan Kemenhub. Ini agar ada fasilitas perhubungan untuk memudahkan jalur distribusi hewan ternak yang memenuhi standar `animal welfare`.
"Jadi bagaimana memudahkan distribusi ternak dari NTT dan NTB ke kawasan konsumen, seperti Jakarta dan sekitarnya," tambah dia.
Sementara Ketua Forum Peternak Indonesia, Arum Sabil, meminta pemerintah tidak tergesa-gesa membuat kebijakan impor daging sapi. Termasuk menghitung dengan benar kebutuhan konsumsi daging yang belum bisa dipenuhi oleh daging sapi lokal.
"Kalau terpaksa impor, kuotanya harus sesuai dengan kebutuhan dalam negeri dan bukan untuk kepentingan para importir," tuturnya.
Redaktur : Mansyur Faqih |
Sumber : Antara |